Username :
Password :
Login

 
Total Judul : 8697
Total Eksemplar : 17932
 
 

 Katalog Buku

 Koleksi Putusan MK
 Sekilas Perpustakaan
 Aturan Perpustakaan
 Layanan Perpustakaan
 Fasilitas Perpustakaan
 Ruang Perpustakaan
 Lokasi MKRI

 
 
 
Academic and Workplace Sexual Harassment :  A Handbook of Cultural, Social Science, Management, and Legal Perspectives
Aceh : A New Dawn
A Financial History of Modern U.S. Corporate Scandals : From Enron to Reform
Ageing in Southeast and East Asia : Family, Social Protection and Policy Challenges
A Lawyer's Handbook for Enforcing Foreign Judgments in the United States and Abroad
+ Index


 

Selamat Datang di Situs Perpustakaan MKRI


Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.


Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga Ahli, serta Peneliti di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan MKRI secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal MKRI.

Buku Terbaru
Judul : Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengarang : edited by Achmad Edi Subiyanto
Tahun Terbit : 2014
Kota Terbit : Malang
Penerbit : Setara Press
ISBN/ISSN : 9786021642245

Abstraksi :

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat. Dalam menyelenggarkan peradilan, MK menggunakan hukum acara umum dan hukum acara khusus. Hukum acara yang digunakan oleh MK adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 24 Tahun 2003 Tentang mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan dalam praktik, yakni putusan MK.

Judul : Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunity
Pengarang : Suparman Marzuki
Tahun Terbit : 2013
Kota Terbit : Jakarta
Penerbit : Erlangga
ISBN/ISSN : 9786022410287

Abstraksi :

Perubahan politik telah membangkitkan harapan akan tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pada kenyataanya, itu hanya harapan semu. Dengan keluarnya UU Peradilan HAM ataupun peradilan HAM ad hoc tumbuh keyakinan atas terbitnya keadilan. Namun, buku ini menyimpan kesimpulan yang pedih: perubahan politik justru membawa hukum menjauh dari nilai keadilan.

Judul : Pengadilan Pajak Upaya Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak
Pengarang : Tjia Siauw Jan
Tahun Terbit : 2013
Kota Terbit : Bandung
Penerbit : Alumni
ISBN/ISSN : 9789794141649

Abstraksi :

Membaca buku kecil ini tentang Pengadilan Pajak akan diperoleh ilustrasi dinamika dan dialektika sarana bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas sengketa pajaknya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pajak dipandang sebagai suatu hal yang signifikan dalam peningkatan integritas Wajib Pajak dan Fiskus (aparat perpajakan). Kepastian hukum dan keadilan yang dihasilkan oleh putusan penyelesaian sengketa pajak dijadikan sebagai ukuran bagi Wajib Pajak bahwa Fiskus telah menjalankan tugasnya dengan benar. Dengan mendapatkan kepastian hukum dan keadlan, diharapkan akan dapat memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan dan memupuk keadaan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang kemudian akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Judul : Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi
Pengarang : Rimdan
Tahun Terbit : 2012
Kota Terbit : Jakarta
Penerbit : Kencana Prenada Media
ISBN/ISSN : 9786029413571

Abstraksi :

Kekuasaan kehakiman yang independen, merdeka dari segala bentuk intervensi, pengaruh, dan tekanan merupakan kondisi ideal yang menjamin penegakkan hukum tanpa pandang bulu dan pelaksanaan keadilan tebang pilih, dengan demikian, kondisi tersebut merupakan akar masyarakat demokratis. Hanya saja, dalam dinamika bernegara saat ini, persentuhan kekuasaan kehakiman dengan cabang kekuasaan negara lain (eksekutif dan legislatif) terjadi dengan intensitas dan tingkat kerumitan yang semakin meningkat. Pada gilirannya kondisi tersebut secara langsung atau tidak menimbulkan fluktuasi independensi kekuasaan kehakiman dari waktu ke waktu.

Judul : Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara
Pengarang : Barda Nawawi Arief
Tahun Terbit : 2010
Kota Terbit : yogyakarta
Penerbit : Genta
ISBN/ISSN : 9798949196

Abstraksi :

Keberadaan pidana penjara pada masa kini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. sebagian pakar ada yang menggagas untuk menghapus pidana penjara karena dianggap sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak sesuai dengan peradaban manusia modern. di sisi lain, ada yang menganggap bahwa pidana penjara masih banyak dipertahankan sebagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan dengan asumsi dan justifikasi tertentu. perdebatan dan kontoversi antara dua kubu abilisionis dan retensionais tersebut semakin menemukan tempatnya jika dikaitkan dengan fakta kekinian bahwa sistem peradilan pidana hanya mendemonstrasikan keberhasilannya untuk memidana, sistem peradilan tidak mampu menjadi instrumen untuk memulihkan kemanusiaan seseorang.

Buku Populer
 
 
 
 

 
 
tes
 
  Kalender
 
       

Home | Forum | Help | Kontak Kami
Copyright © 2008, MKRI Library, all rights reserved.