Username :
Password :
Login

 
Total Judul : 8773
Total Eksemplar : 18090
 
 

 Katalog Buku

 Koleksi Putusan MK
 Sekilas Perpustakaan
 Aturan Perpustakaan
 Layanan Perpustakaan
 Fasilitas Perpustakaan
 Ruang Perpustakaan
 Lokasi MKRI

 
 
 
Academic and Workplace Sexual Harassment :  A Handbook of Cultural, Social Science, Management, and Legal Perspectives
Aceh : A New Dawn
A Financial History of Modern U.S. Corporate Scandals : From Enron to Reform
Ageing in Southeast and East Asia : Family, Social Protection and Policy Challenges
A Lawyer's Handbook for Enforcing Foreign Judgments in the United States and Abroad
+ Index


 

Selamat Datang di Situs Perpustakaan MKRI


Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.


Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga Ahli, serta Peneliti di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan MKRI secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal MKRI.

Buku Terbaru
Judul : Penyelesaian masalah diskriminasi terhadap etnis Cina: studi tentang perkembangan politik hukum bidang kewarganegaraan Republik Indonesia
Pengarang : Tundjung Herning Sitabuana, 1958-
Tahun Terbit : 2014
Kota Terbit : Jakarta
Penerbit : Konstitusi Press
ISBN/ISSN : 9786027995109

Abstraksi :

Buku ini memfokuskan kajian kepada penyelesaian masalah diskriminasi terhadap etnis Cina di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka masalah yang dikaji dalam buku ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk diskriminasi terhadap etnis Cina di Indonesia; apakah politik hukum di bidang kewarganegaraan RI mampu mengatasi diskriminasi terhadap etnis Cina di Indonesia; serta upaya-upaya apakah (dalam kerangka politik hukum di bidang kewarganegaraan RI) yang dilakukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap etnis Cina di Indonesia pada masa kini dan untuk mengatasi diskriminasi terhadap etnis Cina di Indonesia pada masa yang akan datang. Penulis menyimpulkan bahwa politik hukum di bidang kewarganegaraan RI (politik hukum kesetaraan) belum dijabarkan dalam produk hukum di bawahnya secara konsisten (taat asas), dan belum diimplementasikan dalam praktek sehingga masih terjadi perlakuan diskriminatif terhadap etnis Cina di Indonesia aparat birokrasi. Dengan perkataan lain politik hukum di bidang kewarganegaraan RI (politik hukum kesetaraan) yang ideal tersebut belum menjadi kenyataan atau belum terealisasi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Judul : Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstusi
Pengarang : Janedjri M. Gaffar
Tahun Terbit : 2013
Kota Terbit : Jakarta
Penerbit : Konstitusi Press
ISBN/ISSN : 978-602-7995-04-08

Abstraksi :

Buku ini merupakan ikhtiar penulis menghimpun dan membahas secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi terkait hukum pemilihan umum (Pemilu). Hukum pemilu yang terbentuk dari putusan MK tidak hanya meliputi putusan yang dikabulkan, melainkan juga putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), bahkan putusan yang menolak permohonan. Prinsip-prinsip hukum pemilu baru banyak dihasilkan dari ijtihad hakim dalam pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Dengan penafsiran norma konstitusi dan norma undang-undang dalam putusan yang final and binding ini, tafsir MK berpengaruh pada pembentukan undang-undang pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Dalam buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran model putusan MK dan rangkaian putusan. Perselisihan hasil pemilu yang ajeg berdasarkan ratio decidensi putusan sebelumnya (faktor-faktor yang esensial dalam sebuah putusan). MK telah banyak melakukan tafsir konstitusional atas undang-undang yang belum memenuhi keadilan yang tergolong landmark decisions. Putusan-putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum pemilu baru. Prinsip-prinsip tersebut penting diketahui sebagai pedoman praktik penegakan hukum pemilu dan kebutuhan pengembangan keilmuan.

Judul : Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengarang : edited by Achmad Edi Subiyanto
Tahun Terbit : 2014
Kota Terbit : Malang
Penerbit : Setara Press
ISBN/ISSN : 9786021642245

Abstraksi :

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat. Dalam menyelenggarkan peradilan, MK menggunakan hukum acara umum dan hukum acara khusus. Hukum acara yang digunakan oleh MK adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 24 Tahun 2003 Tentang mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan dalam praktik, yakni putusan MK.

Judul : HUKUM : Paradigma Metode dan Dinamika
Pengarang : Soetandyo wignjosoebroto
Tahun Terbit : 2002
Kota Terbit : Jakarta
Penerbit : Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat
ISBN/ISSN : 979-8981-28-6

Abstraksi :

Serva Ordinem et ordo servabit te. Ini adalah pepatah latin kuno yang secara harfiah "layanilah peraturan maka peraturan pun akan melayanimu". Itu berarti ada internalisasi nilai-nilai yang termaktub dalam peraturan dalam berbagai bentuknya. Persoalannya, dari manakah asalnya nilai-nilai itu? Dari alam ide atau realitas empiris? Yang mana yang diakui sebagai benar, yang berasal dari dunia ide entah berentah ataukah yang berasal dari dunia real-empiris? Mengapa sebuah nilai diakui sebagai norma yang "mengikat" dan mengapa yang lain tidak? Itulah beberapa di antara berbagai masalah yang menggelisahkan ilmu hukum yang anehnya tak bisa dicarikan jawabannya oleh ilmu hukum itu sendiri. Ia membutuhkan ilmu dan perspektif lain untuk mendapatkan jawabannya, semisal sosiologi dan filsafat bahkan logika dan psikologi. Nah, berbagai tulisan dalam buku ini yang kemudian terkesan bukan lagi sebuah antologi, karena dijalin dengan begitu apik oleh tim editor termasuk penulisnya sendiri, mencoba menawarkan bukan jawaban final atas berbagai permasalahan hukum dan masyarakat di mana dan untuk apa hukum itu ada, melainkan terutama sebuah cara menjawab. Kita toh mengerti betul - mengikuti Plato yang mementingkan cara bertanya yang baik dan benar untuk melahirkan pengetahuan yang sejati - bahwa cara menjawab yang salah pula. Artinya, disini yang berperan adalah soal perspektif, metode, paradigma, dan logikanya. Sebagai seorang intelektual "kritis" tanpa harus "kiri", Profesor Soetandyo wignjosoebroto mengajak anda untuk "bertamasya" ke alam rasio yang serius tetapi mengasyikkan karena dari sana anda bisa menyaksikan "dunia" dengan lebih cerah dan penuh optimis.

Judul : Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum demokrasi
Pengarang : Abdul Latif
Tahun Terbit : 2007
Kota Terbit : Yogyakarta
Penerbit : Total Media
ISBN/ISSN : 9798497015

Abstraksi :

Buku Populer
 
 
 
 

 
 
tes
 
  Kalender
 
       

Home | Forum | Help | Kontak Kami
Copyright © 2008, MKRI Library, all rights reserved.