Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
 
 
 
 
  Menko Ekuin
  Menko Kesra
  Menko Polhukam
  Menteri Agama
  Menteri BAPPENAS
  Menteri Budaya dan Pariwisata
  Menteri BUMN
  Menteri Dalam Negeri
  Menteri Energi dan SDM
  Menteri Hukum dan HAM
  Menteri Kehutanan
  Menteri Kelautan dan Perikanan
  Menteri Kesehatan
  Menteri Keuangan
  Menteri Komunikasi dan Informatika
  Menteri Koperasi dan UKM
  Menteri Lingkungan Hidup
  Menteri Luar Negeri
  Menteri Pekerjaan Umum
  Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
  Menteri Pemberdayaan Perempuan
  Menteri Pemuda dan Olahraga
  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  Menteri Pendidikan Nasional
  Menteri Perdagangan
  Menteri Perhubungan
  Menteri Perindustrian
  Menteri Pertahanan
  Menteri Pertanian
  Menteri Perumahan Rakyat
  Menteri Riset dan Teknologi
  Menteri Sekretaris Kabinet
  Menteri Sekretaris Negara
  Menteri Sosial
  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 
 

Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 2 Selanjutnya »

No. Nomor Tahun Mentri Tentang
1. 1 2006

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PELAKSANAAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP-231/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH UMUM

2. 1 1998

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA DENGAN MANFAAT LEBIH BAIK DARI PAKET JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DASAR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

3. 1 2004

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

4. 1 1985

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PELAKSANAAN TATA CARA PEMBUATAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)

5. 10 2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA KERJA KONSILIASI

6. 15 2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN UMUM PADA DAERAH OPERASI TERTENTU

7. 17 2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

8. 2 1993

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
USIA PENSIUN NORMAL DAN BATAS USIA PENSIUN MAKSIMUM BAGI PESERTA PERATURAN DANA PENSIUN

9. 2 2004

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING

10. 2 2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL

11. 4 1993

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JAMINAN KECELAKAAN KERJA

12. 5 2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN PENEMPATANDAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

13. 6 2006

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

14. 7 2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
STANDAR TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

15. 8 2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2005-2009

16. PER-24/MEN/VI/2006 2006

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA

1 2 Selanjutnya »

Daftar semua peraturan menteri
Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 9216191

Pusat Informasi Hukum
Pusat Informasi Hukum mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Puslitka Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sakuntalla@mahkamah
konstitusi.go.id.


Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Depkumham

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK

Pusat Kajian Konstitusi

 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home