Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
 
 
 
 
  Menko Ekuin
  Menko Kesra
  Menko Polhukam
  Menteri Agama
  Menteri BAPPENAS
  Menteri Budaya dan Pariwisata
  Menteri BUMN
  Menteri Dalam Negeri
  Menteri Energi dan SDM
  Menteri Hukum dan HAM
  Menteri Kehutanan
  Menteri Kelautan dan Perikanan
  Menteri Kesehatan
  Menteri Keuangan
  Menteri Komunikasi dan Informatika
  Menteri Koperasi dan UKM
  Menteri Lingkungan Hidup
  Menteri Luar Negeri
  Menteri Pekerjaan Umum
  Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
  Menteri Pemberdayaan Perempuan
  Menteri Pemuda dan Olahraga
  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  Menteri Pendidikan Nasional
  Menteri Perdagangan
  Menteri Perhubungan
  Menteri Perindustrian
  Menteri Pertahanan
  Menteri Pertanian
  Menteri Perumahan Rakyat
  Menteri Riset dan Teknologi
  Menteri Sekretaris Kabinet
  Menteri Sekretaris Negara
  Menteri Sosial
  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 
 

Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

1 2 Selanjutnya »

No. Nomor Tahun Mentri Tentang
1. 09/KEP/M.PAN/2002 2002

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA

2. 13 2009

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

3. 138/KEP/M.PAN/12/2002 2002

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

4. 19 1996

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

5. 193 2009

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PEMENANG SAYEMBARA MODEL PIALA CITRA BHAKTI ABDI NEGARA

6. 29 2010

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. 66/KEP/M.PAN/7/2003 2003

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA

8. KEP/118/M.PAN/8/2004 2004

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH

9. KEP/120/M.PAN/4/2006 2006

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR KEP/94/M.PAN/8/2005 TENTANG PEDOMAN UMUM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

10. KEP/135/M.PAN/9 2004

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PEDOMAN UMUM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

11. KEP/25/M.PAN/8/2004 2004

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

12. KEP/26/M.PAN/8/2004 2004

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PETUNJUK TEKNIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

13. KEP/46/M.PAN/8/2004 2004

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

14. KEP/49/M.PAN/4/2005 2005

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2005 DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PUSAT TAHUN 2005

15. KEP/61/M.PAN/8/2004 2004

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

16. KEP/94/M.PAN/8/2005 2005

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PEDOMAN UMUM KOORDINASI,MONITORING, EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

17. PER/11/M.PAN/08/2007 2007

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN NEGARA PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA

1 2 Selanjutnya »

Daftar semua peraturan menteri
Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 9106062

Pusat Informasi Hukum
Pusat Informasi Hukum mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Puslitka Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sakuntalla@mahkamah
konstitusi.go.id.


Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Depkumham

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK

Pusat Kajian Konstitusi

 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home