Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
 
 
 
 
  Menko Ekuin
  Menko Kesra
  Menko Polhukam
  Menteri Agama
  Menteri BAPPENAS
  Menteri Budaya dan Pariwisata
  Menteri BUMN
  Menteri Dalam Negeri
  Menteri Energi dan SDM
  Menteri Hukum dan HAM
  Menteri Kehutanan
  Menteri Kelautan dan Perikanan
  Menteri Kesehatan
  Menteri Keuangan
  Menteri Komunikasi dan Informatika
  Menteri Koperasi dan UKM
  Menteri Lingkungan Hidup
  Menteri Luar Negeri
  Menteri Pekerjaan Umum
  Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
  Menteri Pemberdayaan Perempuan
  Menteri Pemuda dan Olahraga
  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  Menteri Pendidikan Nasional
  Menteri Perdagangan
  Menteri Perhubungan
  Menteri Perindustrian
  Menteri Pertahanan
  Menteri Pertanian
  Menteri Perumahan Rakyat
  Menteri Riset dan Teknologi
  Menteri Sekretaris Kabinet
  Menteri Sekretaris Negara
  Menteri Sosial
  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 
 

Peraturan
Menteri Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No. Nomor Tahun Mentri Tentang
1. 01/PMK.010/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor

2. 01/PMK.03/2010 2010

Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 406/KMK.06/2004 TENTANG USAHA JASA PENILAI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

3. 02/PMK. 03/2010 2010

Menteri Keuangan
BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

4. 02/PMK.05/2011 2011

Menteri Keuangan
Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

5. 03/PMK.05/2010 2010

Menteri Keuangan
PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH

6. 03/PMK.06/2011 2011

Menteri Keuangan
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi

7. 04/PMK.06/2010 2010

Menteri Keuangan
PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

8. 04/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

9. 05/PMK.010/2011 2011

Menteri Keuangan
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

10. 06/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

11. 07 2010

Menteri Keuangan
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

12. 07/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

13. 08 2010

Menteri Keuangan
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA

14. 08/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007dan Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

15. 09/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

16. 10 2006

Menteri Keuangan
PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA,DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM

17. 112/KMK.06/2011 2011

Menteri Keuangan
Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara C.Q. Kementerian Kehutanan Atas Nama IPKH Hasi Dan Kawan-Kawan (4 Penanggung Hutang)

18. 116 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI

19. 117 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT

20. 118 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I

21. 118/PMK.07/2010 2010

Menteri Keuangan
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASIDANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKALDAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

22. 11/PMK.010/2011 2011

Menteri Keuangan
Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

23. 12 2010

Menteri Keuangan
PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

24. 120 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT

25. 121 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

26. 122 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA

27. 129 2006

Menteri Keuangan
PENETAPAN RINCIAN DANA PENYESUAIAN TAHUN 2007 KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

28. 12/PMK.03/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga

29. 13 2010

Menteri Keuangan
PENETAPAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG PADA DEPARTEMEN KESEHATAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

30. 13/PMK.011/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

31. 14 2010

Menteri Keuangan
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

32. 141 2006

Menteri Keuangan
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2007

33. 147 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

34. 148 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH IV DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

35. 14/PMK.03/2011 2011

Menteri Keuangan
Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap

36. 15 2010

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

37. 15/PMK.011/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Ketiga Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya

38. 16 2010

Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

39. 16/PMK.03/2011 2011

Menteri Keuangan
Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

40. 17 2010

Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI JAMBI

41. 172 2010

Menteri Keuangan
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA

42. 177 2010

Menteri Keuangan
PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN

43. 17/PMK.03/2011 2011

Menteri Keuangan
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

44. 18 2010

Menteri Keuangan
PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

45. 18/PMK.03/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

46. 19 2010

Menteri Keuangan
TENAGA PENGKAJI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN

47. 191/PMK.04/2009 2009

Menteri Keuangan
BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

48. 19/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011

49. 1/KMK.02/2010 2010

Menteri Keuangan
PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT, DEPARTEMEN KESEHATAN

50. 1/KMK.02/2010 2010

Menteri Keuangan
PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT, DEPARTEMEN KESEHATAN

51. 20 2010

Menteri Keuangan
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010

52. 205 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU

53. 207 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI

54. 208/PMK.03/2009 2009

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

55. 20/PMK.05/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah

56. 21 2010

Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

57. 21 2010

Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN

58. 210/PMK.02/2009 2009

Menteri Keuangan
TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK

59. 216/PMK.05/2009 2009

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 207/PMK.05/2008 TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSPINJAMKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PEMERINTAH DAERAH

60. 217/PMK.05/2009 2009

Menteri Keuangan
PEDOMAN PEMBERIAN BONUS ATAS PRESTASI BAGI RUMAH SAKIT EKS-PERJAN YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

61. 219 2010

Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA

62. 219/PMK.05/2009 2009

Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK DALAM RANGKA PENATAUSAHAAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI

63. 21/PMK.010/2011 2011

Menteri Keuangan
Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

64. 22 2010

Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

65. 229 2009

Menteri Keuangan
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Ait Minum

66. 22/PMK.011/2011 2011

Menteri Keuangan
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011

67. 23 2010

Menteri Keuangan
PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

68. 238/PMK.04/2009 2009

Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN BENTUK SURAT PERINTAH PENINDAKAN

69. 239/PMK.011/2009 2009

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA

70. 23/PMK.011/2011 2011

Menteri Keuangan
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor I-Iot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea Dan Malaysia

71. 24 2010

Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

72. 240/PMK.03/2009 2009

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

73. 241/PMK.04/2009 2009

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.04/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

74. 242/PMK.04/2009 2009

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

75. 246/PMK.011/2009 2009

Menteri Keuangan
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

76. 247/PMK. 011/2009 2009

Menteri Keuangan
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

77. 24/PMK.04/2011 2011

Menteri Keuangan
Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai

78. 25 2010

Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

79. 252/KM.1/UP.11/2006 2006

Menteri Keuangan
MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DEPARTEMEN KEUANGAN

80. 25/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011

81. 26 2010

Menteri Keuangan
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER

82. 26/PMK.011/2011 2011

Menteri Keuangan
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011

83. 27 2010

Menteri Keuangan
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LUNCURAN (DIPA-L) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI 2009 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010

84. 27/PMK.011/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial,Dan Kebudayaan

85. 27/PMK.0ll/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan

86. 28/PMK.011/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum

87. 28/PMK.04/2008 2008

Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN

88. 29/PMK.011/2011 2011

Menteri Keuangan
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011

89. 30 2006

Menteri Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

90. 30 2010

Menteri Keuangan
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

91. 30/PMK.03/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

92. 31 2010

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

93. 31/PMK.03/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

94. 32 2010

Menteri Keuangan
PELAKSANAAN REKENING PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NIHIL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT

95. 32/PMK.011/2011 2011

Menteri Keuangan
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea

96. 32/PMK.04/2008 2008

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 399/PMK.O1/1996 TENTANG GUDANG BERIKAT

97. 33/PMK.03/2008 2008

Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

98. 33/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011

99. 34/PMK.08/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional

100. 35/PMK.02/2011 2011

Menteri Keuangan
Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)

101. 36/PMK.02/2011 2011

Menteri Keuangan
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu

102. 37/PMK.02/2011 2011

Menteri Keuangan
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung

103. 38/PMK.02/2011 2011

Menteri Keuangan
Tata Cara Penggunaan Hasil Optimal Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010

104. 38/PMK.02/2011 2011

Menteri Keuangan
Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Hasil Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010

105. 38/PMK.07/2008 2008

Menteri Keuangan
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

106. 39/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011

107. 40/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011

108. 41/PMK.01/2011 2011

Menteri Keuangan
Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan

109. 42/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

110. 43/PMK.03/2008 2008

Menteri Keuangan
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

111. 43/PMK.05/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 Tentang Penetapan Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara

112. 44/PMK.05/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah

113. 45 /KMK.06/2003 2003

Menteri Keuangan
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

114. 45/PMK.05/2011 2011

Menteri Keuangan
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama

115. 46/PMK.05/2011 2011

Menteri Keuangan
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Kementerian Agama

116. 49/PMK.02/2011 2011

Menteri Keuangan
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011

117. 4/KMK.05/2010 2010

Menteri Keuangan
PENETAPAN RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG PADA DEPARTEMEN KESEHATAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN

118. 4/KMK.05/2010 2010

Menteri Keuangan
PENETAPAN RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG PADA DEPARTEMEN KESEHATAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

119. 4/KMK.05/2010 2010

Menteri Keuangan
PENETAPAN RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG PADA DEPARTEMEN KESEHATAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

120. 50/PMK.01/2011 2011

Menteri Keuangan
Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

121. 51/PMK.01/2011 2011

Menteri Keuangan
Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

122. 52/PMK.01/2011 2011

Menteri Keuangan
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

123. 53/PMK.01/2011 2011

Menteri Keuangan
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara

124. 60/KMK.01/2002 2002

Menteri Keuangan
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR KERTAS TETRA (TETRA PAPERS) PADA BUKU TARIP BEA MASUK INDONESIA

125. 62 2010

Menteri Keuangan
TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

126. 69/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011

127. 7 2006

Menteri Keuangan
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

128. 70 2010

Menteri Keuangan
BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

129. 70/PMK.07/2011 2011

Menteri Keuangan
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011

130. 71 2010

Menteri Keuangan
PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

131. 72 2010

Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

132. 73 2010

Menteri Keuangan
PENUNJUKAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

133. 74 2010

Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU

134. 75 2010

Menteri Keuangan
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

135. 75/PMK.05/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/20l0 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

136. 77 2010

Menteri Keuangan
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

137. 77/KMK.03/2011 2011

Menteri Keuangan
Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri

138. 77/PMK.01/2011 2011

Menteri Keuangan
Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembang Listrik Swasta

139. 78 2010

Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

140. 79 2010

Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU

141. 80 2010

Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

142. 81 2010

Menteri Keuangan
SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI

143. 84 2010

Menteri Keuangan
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI KERUGIAN ATAS PT ASURANSI ANDIKA RAHARJA PUTERA (d/h PT MASKAPAI ASURANSI DJAKARTA 1945)

144. 86/PMK.08/2011 2011

Menteri Keuangan
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 Tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana

145. 89/PMK.05/2011 2011

Menteri Keuangan
Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah

146. 94 2010

Menteri Keuangan
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT GLOBAL INTI CARAKA

147. Kep 138/KM.6/2006 2006

Menteri Keuangan
PERHITUNGAN RAMPUNG (DEFINITIF) PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) 10% GAJI PNS PUSAT/DAERAH, 2% GAJI TERUSAN PNS PUSAT/DAERAH DAN IURAN ASURANSI KESEHATAN PROPINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2006

148. Kep.139/KM.6/2006 2006

Menteri Keuangan
PERHITUNGAN RAMPUNG (DEFINITIF) PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) 10% GAJI POLRI DAN PNS POLRI SERTA 2% GAJI TERUSAN POLRI DAN PNS POLRI TAHUN ANGGARAN 2005

149. Kep.140/KM.6/2006 2006

Menteri Keuangan
PERHITUNGAN RAMPUNG (DEFINITIF) PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) TABUNGAN WAJIB PERUMAHAN PNS TAHUN ANGGARAN 2005

150. KEP- 163/KM.6/2006 2006

Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI SPM/MENGUJI SPP DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT PROGRAM EKS KLBI, SUBSIDI BUNGA KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP), DAN PENJAMINAN KKP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

Daftar semua peraturan menteri
Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 9081125

Pusat Informasi Hukum
Pusat Informasi Hukum mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Puslitka Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sakuntalla@mahkamah
konstitusi.go.id.


Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Depkumham

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK

Pusat Kajian Konstitusi

 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home