Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
 
 
 
 
  Menko Ekuin
  Menko Kesra
  Menko Polhukam
  Menteri Agama
  Menteri BAPPENAS
  Menteri Budaya dan Pariwisata
  Menteri BUMN
  Menteri Dalam Negeri
  Menteri Energi dan SDM
  Menteri Hukum dan HAM
  Menteri Kehutanan
  Menteri Kelautan dan Perikanan
  Menteri Kesehatan
  Menteri Keuangan
  Menteri Komunikasi dan Informatika
  Menteri Koperasi dan UKM
  Menteri Lingkungan Hidup
  Menteri Luar Negeri
  Menteri Pekerjaan Umum
  Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
  Menteri Pemberdayaan Perempuan
  Menteri Pemuda dan Olahraga
  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  Menteri Pendidikan Nasional
  Menteri Perdagangan
  Menteri Perhubungan
  Menteri Perindustrian
  Menteri Pertahanan
  Menteri Pertanian
  Menteri Perumahan Rakyat
  Menteri Riset dan Teknologi
  Menteri Sekretaris Kabinet
  Menteri Sekretaris Negara
  Menteri Sosial
  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 
 

Peraturan
Menteri Kehutanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No. Nomor Tahun Mentri Tentang
1. 1097/KPTS-II/1992 1992

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 528/Kpts/Um/7/1980 TANGGAL 26 JUNI 1980 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. HENRISON IRIAN

2. 238/Kpts-IV/1987 1987

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NO. 242/KPTS/UM/4/1979 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. SATYA VOLUNTER RAYA SEPANJANG MENYANGKUT PENGGABUNGAN HPH DENGAN PT. ERNA DJULIAWATI DAN SERTA PENYESUAIAN BENTUK BARU SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

3. 252/Kpts-II/1990 1990

Menteri Kehutanan
PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. WANA RIMBA KENCANA

4. 344/Kpts-II/1995 1995

Menteri Kehutanan
PERPANJANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN PT. WIRA LANAO LTD YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR. 428/Kpts/Um/8/1970 TANGGAL 28 AGUSTUS 1970

5. 377/Kpts-IV/1987 1987

Menteri Kehutanan
PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. BINA DAYA TETRA

6. 744/Kpts-II/1990 1990

Menteri Kehutanan
PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER

7. P.01/Menhut-II/2010 2010

Menteri Kehutanan
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KEHUTANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

8. P.02/Menhut-II/2010 2010

Menteri Kehutanan
SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

9. P.03/Menhut-II/2010 2010

Menteri Kehutanan
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010

10. P.10/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

11. P. 10/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
6 (Enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II

12. P.11/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

13. P.11/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

14. P. 11/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan

15. P.12/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

16. P. 12/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2011

17. P.13/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI

18. P. 13/MENHUT-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/KPTS-II/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan

19. P.14/MENHUT-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2008 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

20. P. 14/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Izin Pemanfaatan Kayu

21. P.15/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

22. P. 15/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.69/Menhut-II/2006 Tentang Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)

23. P.16/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

24. P. 16/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan

25. P.17/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

26. P.17/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

27. P.18/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TAHUN 2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN

28. P.19/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
STRATEGI PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU NASIONAL

29. P.1/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

30. P.20/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PANDUAN PENANAMAN SATU ORANG SATU POHON (ONE MAN ONE TREE)

31. P.21/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
KRITERIA DAN INDIKATOR PENETAPAN JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN

32. P.21/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
KRITERIA DAN INDIKATOR PENETAPAN JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN

33. P.22/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 31/Menhut-II/2005 TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

34. P.23/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU SEBELUM JANGKA WAKTU IZIN BERAKHIR

35. P.24/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

36. P.25/MENHUT-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN UMUM PENILAIAN LOMBA PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM (PKA)

37. P.26/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2007 TENTANG STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

38. P.27/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

39. P.28/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

40. P.29/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.52/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI

41. P.2/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN

42. P.2/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

43. P.30/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)

44. P.31/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
AKTA BURU DAN TATA CARA PERMOHONAN AKTA BURU

45. P.32/MENHUT-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTkRHL-DAS)

46. P.33/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

47. P.34/MENHUT-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

48. P.35/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR PRODUK KAYU ULIN OLAHAN (PROKALINO)

49. P.36/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

50. P.37/MENHUT-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN

51. P.38/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK

52. P.39/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

53. P.3/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN

54. P. 3/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011

55. P.40/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
STANDAR OPERASI PROSEDUR SISTEM KOMUNIKASI RADIO TERPADU DEPARTEMEN KEHUTANAN

56. P.41/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR

57. P.42/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

58. P.43/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

59. P.44/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN

60. P.45/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

61. P.46/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

62. P.47/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 48/MENHUT-II/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN

63. P.48/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PENGGUNAAN PETA DASAR TEMATIK KEHUTANAN SKALA 1 : 250.000

64. P.49/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 4/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA

65. P.4/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA

66. P.4/Menhut-II/2010 2010

Menteri Kehutanan
PENGURUSAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KEHUTANAN

67. P. 4/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Pedoman Reklamasi Hutan

68. P.50/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

69. P.51/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.02/MENHUT- II /2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

70. P.52/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.03/MENHUT- II /2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

71. P.53/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU IZIN PEMANFAATAN KAYU

72. P.54/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.21/Menhut-V/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007

73. P.55/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.22/Menhut-V/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007

74. P. 56 /Menhut-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PEDOMAN ZONASI TAMAN NASIONAL

75. P.57/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA VERIFIKASI KLAIM KREDIT MACET KREDIT USAHATANI KONSERVASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (KUK-DAS)

76. P.58/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DARI IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU DARI PENYIAPAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

77. P.59/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
RENCANA KERJA (RENJA) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2010

78. P.5/Menhut-II/2008 2008

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.23/Menhut-II/2007 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN

79. P.5/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH TAHUN 2009

80. P.5/Menhut-II/2010 2010

Menteri Kehutanan
STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN

81. P. 5/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi

82. P.60/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN

83. P.61/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 75/Menhut-II/2006 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RISET (RESEARCH SCHOOL) BAGI PENELITI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

84. P.62/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEHUTANAN

85. P.63/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

86. P.64/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

87. P.65/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
STANDARD BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU PENYIAPAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

88. P.67/Menhut-II/2009. 2009

Menteri Kehutanan
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

89. P.68/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

90. P.69/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN PENGELOLAAN HUTAN (DOLAPKEU – PHP2H)

91. P.6/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEMBENTUKAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

92. P. 6/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan

93. P.70/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
8 (DELAPAN) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II

94. P.71/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

95. P.72/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.01/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

96. P.7/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL

97. P.7/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PEDOMAN PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL

98. P. 7/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan

99. P.8/Menhut-II/2008 2008

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROPINSI KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR

100. P.8/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

101. P. 8/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional.

102. P.9/Menhut-II/2009 2009

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/MENHUT-II/2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

103. P.9/Menhut-II/2011 2011

Menteri Kehutanan
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah

104. PER. 005/M.PPN/06/2006 2006

Menteri Kehutanan
TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGAJUAN USULAN SERTA PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

105. SK. 102/Menhut-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. SATRIA PERKASA AGUNG ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS + 11.830 (SEBELAS RIBU DELAPAN RATUS TIGU PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU

106. SK. 104/Menhut-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. PUTRA RIAU PERKASA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS + 15.640 (LIMA BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU

107. SK.107/MENHUT-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. TORAS BANUA SUKSES ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS 24.920 (DUA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

108. SK. 110/MENHUT-VI/BRPHP/2007 2007

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

109. SK. 111/MENHUT-VI/BRPHP/2007 2007

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO. 522/2/104/1.01/III/2003 TANGGAL 27 MARET 2003 TENTANG PENGESAHAAN BUKU RKUPHHK PERIODE TAHUN 2003 - 2022 ATAS NAMA PT. GRAHA SENTOSA PERMAI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

110. SK.121/MENHUT-VI/BRPHP/2007 2007

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II TAHUN 2006 – 2010 ATAS NAMA PT. HUMA SULUT LESTARI PROVINSI SULAWESI UTARA

111. SK.125 /Kpts-IV/86 1986

Menteri Kehutanan
PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. SARI BUMI KUSUMA

112. SK.186/MENHUT-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. RIMBA KARYA RAYATAMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 40.630 (EMPAT PULUH RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

113. SK.187/MENHUT-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. HARAPAN KALTIM LESTARI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 44.430 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

114. SK.192/MENHUT-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. KARYA WIJAYA SUKSES ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 22.320 (DUA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

115. SK.226/MENHUT-VI/2007 2007

Menteri Kehutanan
PENETAPAN NAMA-NAMA LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU DI BIDANG JASA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (PHAPL)

116. SK. 2503/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO. 474/KPTS-IV/1996 TANGGAL 5 SEPTEMBER 1996 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN YANG MELIPUTI SELURUH JANGKA WAKTU PENGUSAHAAN HUTAN (SEMENTARA) ATAS NAMA PT. RATU MIRI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

117. SK.2545/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE IV (2005 - 2009) ATAS NAMA PT. AKHATES PLYWOOD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

118. SK.2724/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VI TAHUN 2004 – 2008 ATAS NAMA PT. SIKATAN WANA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

119. SK.2726/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II TAHUN 2006-2010 ATAS NAMA PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

120. SK.2886/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE I (2005 – 2009) ATAS NAMA PT. ACRISINDO UTAMA PROVINSI GORONTALO

121. SK.293 / MENHUT-II / 2007 2007

Menteri Kehutanan
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM KEPADA PT. RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 52.170 (LIMA PULUH DUA RIBU SERATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

122. SK. 299/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. BARITO PUTERA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

123. SK. 300/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI NO. 02/KPTS/VI-PKU/2000 TANGGAL 3 JANUARI 2000 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN SEMENTARA YANG MELIPUTI SELURUH JANGKA WAKTU PENGUSAHAAN HUTAN ATAS NAMA PT. NUSANTARA PLYWOOD UNIT IX (d.h. PT. PURUKCAHU JAYA) PROPINSI DATI I KALIMANTAN TENGAH

124. SK.301/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. HASNUR JAYA UTAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN

125. SK. 3052/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NO. 522.110.1/ 44/KPTS /DK-II/2003 TANGGAL 7 APRIL 2003 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PERIODE II TAHUN 2004 – 2008 ATAS NAMA PT. MARDHIKA INSAN MULIA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

126. SK. 3321/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. NUSAPADMA CORPORATION PROVINSI MALUKU

127. SK.3345/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE IV ATAS NAMA PT. HANURATA COY. LTD. PROPINSI PAPUA

128. SK. 334/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. HUMA SULUT LESTARI PROVINSI SULAWESI UTARA

129. SK. 3397/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. SARI BUMI KUSUMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

130. SK.3399/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI KEHUTANAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA NO. KEP. 522.1/324 TANGGAL 17 PEBRUARI 2003 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KARYA LIMA TAHUN PENGUSAHAAN HUTAN KE III TAHUN 2002 – 2006 ATAS NAMA PT. WANAGALANG UTAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT (d/h PAPUA)

131. SK.346/Menhut-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PENETAPAN BESARNYA BIAYA PERSIAPAN LELANG HASIL HUTAN KAYU TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN

132. SK. 352/Menhut-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PENETAPAN HARGA LIMIT LELANG HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU

133. SK.364/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE IV (2006 - 2010) ATAS NAMA PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS UNIT II PROPINSI MALUKU

134. SK.365/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE IV ATAS NAMA PT. INHUTANI II SUB UNIT MALINAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

135. SK. 3711/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO. SK.323/MENHUT-VI/BRPHP/2004 TANGGGAL 17 PEBRUARI 2004 TENTANG PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PD. PANCA KARYA PROPINSI MALUKU

136. SK. 3712/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PERIODE 2005 - 2009 ATAS NAMA PT. TANJUNG REDEB HUTANI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

137. SK. 3755/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN ATAS NAMA PT. FINNANTARA INTIGA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

138. SK.375/MENHUT-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 418/KPTS-II/1994 TANGGAL 19 SEPTEMBER 1994 TENTANG PERPANJANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN PT. SUMALINDO LESTARI JAYA I (D/H PT. GONPU INDONESIA) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

139. SK. 3772/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. SUMALINDO LESTARI JAYA II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

140. SK. 3773/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKLUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN PERIODE 2004 - 2008 ATAS NAMA PT. BUMI MEKAR HIJAU ATAS NAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

141. SK. 3774/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKLUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN PERIODE 2004 - 2008 ATAS NAMA PT. BUMI ANDALAS PERMAI PROVINSI SUMATERA SELATAN

142. SK. 3819/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE III TAHUN 2003 – 2007 ATAS NAMA PT. PANAMBANGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

143. SK. 3820/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO. 82/KPTS-IV/1997 TANGGAL 6 FEBRUARI 1997 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN YANG MELIPUTI SELURUH JANGKA WAKTU PENGUSAHAAN HUTAN (SEMENTARA) ATAS NAMA PT. AUSTRAL BYNA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

144. SK.3821/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II TAHUN 2006 – 2010 ATAS NAMA PT. SARANA PIRANTI UTAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

145. SK.3822/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE I TAHUN 2005 – 2009 ATAS NAMA KOPERASI MANDAU TALAWANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

146. SK.3825/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II (2006 – 2010) ATAS NAMA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA PROVINSI RIAU

147. SK.3826/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE IV TAHUN 2006 – 2010 ATAS NAMA PT. WAHANA SARI SAKTI PROVINSI SULAWESI TENGAH

148. SK. 3827/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKLUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN PERIODE TAHUN 2005 - 2009 ATAS NAMA PT. RIMBA HUTANI MAS DI PROVINSI JAMBI

149. SK.388/Menhut-VI/2007 2007

Menteri Kehutanan
PENETAPAN RENCANA PRODUKSI KAYU BULAT SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2008 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH

150. SK. 4105/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

151. SK.4106/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II TAHUN 2006 – 2010 ATAS NAMA PT. PANDUJAYA GEMILANG AGUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

152. SK. 4107/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

153. SK.4119/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN KEHUTANAN RENCANA KARYA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE IV TAHUN 2007 – 20011 ATAS NAMA PT. WANAGALANG UTAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

154. SK.418/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VIII ATAS NAMA PT. SINDO LUMBER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

155. SK.419/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VI ATAS NAMA PT. CARUS INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

156. SK.421/Menhut-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
FOKUS-FOKUS KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

157. SK.433/Menhut-II/2007 2007

Menteri Kehutanan
PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

158. SK.435/Menhut-II/2007 2007

Menteri Kehutanan
PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

159. SK.436/Menhut-II/2007 2007

Menteri Kehutanan
PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

160. SK.437/Menhut-II/2007 2007

Menteri Kehutanan
PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

161. SK.438/Menhut-II/2007 2007

Menteri Kehutanan
PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

162. SK.4480/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VII (2003 – 2007) ATAS NAMA PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

163. SK. 4481/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. SARANG SAPTA PUTRA

164. SK. 4596/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKLUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN PERIODE 2005 - 2009 ATAS NAMA PT. PUTRA LIKA PERKASA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

165. SK. 4597/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKLUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN PERIODE TAHUN 2003 - 2007 ATAS NAMA PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

166. SK. 4598/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO. 2070/KPTS-VI/2001 TANGGAL 12 DESEMBER 2001 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN SEMENTARA ATAS NAMA PT. HUTANI SOLA LESTARI PROPINSI RIAU

167. SK. 4599/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER

168. SK. 4600/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKLUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN PERIODE 2005 - 2009 ATAS NAMA PT. BUDI LAMPUNG SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG

169. SK. 4724/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE V TAHUN 2006 - 2010 ATAS NAMA PT. SUMALINDO LESTARI JAYA II PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

170. SK. 4758/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKLUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN PERIODE 2005 - 2009 ATAS NAMA PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

171. SK. 497/Menhut-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PEMBENTUKAN TIMEVALUASI (TE) DAN DEWAN PERTIMBANGAN VERIFIKASI (DPV) LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (PHAPL)

172. SK.5013/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE I (2002 - 2006) ATAS NAMA PT. SARANG SAPTA PUTRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

173. SK.519/MENHUT-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 125/KPTS-II/1988 TANGGAL 29 FEBRUARI 1988 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. DUTA MAJU TIMBER

174. SK. 519/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NO. 522.110.1/04/KPTS /DK-II/2003 TANGGGAL 25 FEBRUARI 2003 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU SEMENTARA (RKUPHHKS) ATAS NAMA PT. MARDHIKA INSAN MULIA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

175. SK. 520/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. PANAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

176. SK. 5240/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. BATASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

177. SK. 5242/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. HUTAN MULYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

178. SK. 5243/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NO. 522.21/1872/PRODA.1/X/2002 TANGGGAL 28 OKTOBER 2002 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PERIODE 21 PEBRUARI 2002 S.D. 20 PEBRUARI 2022 ATAS NAMA PT. HARAPAN KALTIM LESTARI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

179. SK. 5245/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. HUTAN DOMAS RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

180. SK.5249/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN ATAS NAMA PT. INHUTANI III UNIT PELAIHARI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

181. SK. 5251/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. GREATY SUKSES ABADI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

182. SK. 5276/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VIII TAHUN 2007 - 2011 ATAS NAMA PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

183. SK.527/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II (VI) (2004 – 2008) ATAS NAMA PT. ERNA DJULIAWATI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

184. SK.5285/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
ERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VIII TAHUN 2005 - 2009 ATAS NAMA PT. AUSTRAL BYNA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

185. SK. 538/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO. 522/2/1941/1.01/VII/2002 TANGGAL 15 JULI 2002 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN ATAS NAMA PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

186. SK.557/Menhut-II/2006 2006

Menteri Kehutanan
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

187. SK.702/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE III (2006 – 2010) ATAS NAMA PT. TRITUNGGAL EBONI CORPORATION PROVINSI SULAWESI TENGAH

188. SK.72/Menhut-VI/2007 2007

Menteri Kehutanan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.414/Menhut-VI/2006 TENTANG PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2007 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH

189. SK.902/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006

Menteri Kehutanan
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II TAHUN 2006-2010 ATAS NAMA PT. KAHAYAN TERANG ABADI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

Daftar semua peraturan menteri
Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 8988324

Pusat Informasi Hukum
Pusat Informasi Hukum mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Puslitka Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sakuntalla@mahkamah
konstitusi.go.id.


Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Depkumham

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK

Pusat Kajian Konstitusi

 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home