Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
 
 
 
 
  Menko Ekuin
  Menko Kesra
  Menko Polhukam
  Menteri Agama
  Menteri BAPPENAS
  Menteri Budaya dan Pariwisata
  Menteri BUMN
  Menteri Dalam Negeri
  Menteri Energi dan SDM
  Menteri Hukum dan HAM
  Menteri Kehutanan
  Menteri Kelautan dan Perikanan
  Menteri Kesehatan
  Menteri Keuangan
  Menteri Komunikasi dan Informatika
  Menteri Koperasi dan UKM
  Menteri Lingkungan Hidup
  Menteri Luar Negeri
  Menteri Pekerjaan Umum
  Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
  Menteri Pemberdayaan Perempuan
  Menteri Pemuda dan Olahraga
  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  Menteri Pendidikan Nasional
  Menteri Perdagangan
  Menteri Perhubungan
  Menteri Perindustrian
  Menteri Pertahanan
  Menteri Pertanian
  Menteri Perumahan Rakyat
  Menteri Riset dan Teknologi
  Menteri Sekretaris Kabinet
  Menteri Sekretaris Negara
  Menteri Sosial
  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 
 

Peraturan
Menteri Koperasi dan UKM

1 2 Selanjutnya »

No. Nomor Tahun Mentri Tentang
1. 02/Per/M.KUKM/I/2008 2008

Menteri Koperasi dan UKM
PEMBERDAYAAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES-PROVIDER (BDS-P) UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM)

2. 08/Per/M/IX/2005 2005

Menteri Koperasi dan UKM
PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM/ UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI (KSP/USP KOPERASI)

3. 13.1/Per/M.KUKM/VII/2006 2006

Menteri Koperasi dan UKM
PETUNJUK TEKNIS SKIM PENDANAAN KOMODITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

4. 13 /Per/M.KUKM/VII/2006 2006

Menteri Koperasi dan UKM
PEDOMAN TEKNIS PROGRAM SEKURITISASI ASET KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)

5. 14/Per/M.KUKM/VII/2006 2006

Menteri Koperasi dan UKM
PETUNJUK TEKNIS DANA PENJAMINAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN UNTUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

6. 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 2006

Menteri Koperasi dan UKM
PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN INDUSTRI

7. 20 2000

Menteri Koperasi dan UKM
PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG WAJIB DILAKUKAN KABUPATEN/KOTA

8. 20 2000

Menteri Koperasi dan UKM
PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG WAJIB DILAKUKAN KABUPATEN/KOTA

9. 23/PER/M.KUKM/XI/2005 2005

Menteri Koperasi dan UKM
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 TENTANG PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA USAHA KECIL DAN MENENGAH

10. 28/Per/M.KUKM/VII/2007 2007

Menteri Koperasi dan UKM
PEDOMAN PROGRAM SARJANA PENCIPTA KERJA MANDIRI (PROSPEK MANDIRI)

11. 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 2007

Menteri Koperasi dan UKM
PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN MELALUI LEMBAGA MODAL VENTURA

12. P.5/Menhut-II/2009 2009

Menteri Koperasi dan UKM
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH TAHUN 2009

1 2 Selanjutnya »

Daftar semua peraturan menteri
Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 9185379

Pusat Informasi Hukum
Pusat Informasi Hukum mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Puslitka Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sakuntalla@mahkamah
konstitusi.go.id.


Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Depkumham

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK

Pusat Kajian Konstitusi

 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home