Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
 
 
 
 
  Menko Ekuin
  Menko Kesra
  Menko Polhukam
  Menteri Agama
  Menteri BAPPENAS
  Menteri Budaya dan Pariwisata
  Menteri BUMN
  Menteri Dalam Negeri
  Menteri Energi dan SDM
  Menteri Hukum dan HAM
  Menteri Kehutanan
  Menteri Kelautan dan Perikanan
  Menteri Kesehatan
  Menteri Keuangan
  Menteri Komunikasi dan Informatika
  Menteri Koperasi dan UKM
  Menteri Lingkungan Hidup
  Menteri Luar Negeri
  Menteri Pekerjaan Umum
  Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
  Menteri Pemberdayaan Perempuan
  Menteri Pemuda dan Olahraga
  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  Menteri Pendidikan Nasional
  Menteri Perdagangan
  Menteri Perhubungan
  Menteri Perindustrian
  Menteri Pertahanan
  Menteri Pertanian
  Menteri Perumahan Rakyat
  Menteri Riset dan Teknologi
  Menteri Sekretaris Kabinet
  Menteri Sekretaris Negara
  Menteri Sosial
  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 
 

Peraturan
Menteri Dalam Negeri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No. Nomor Tahun Mentri Tentang
1. 09/M-DAG/PER/2/2007 2007

Menteri Dalam Negeri
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

2. 1 2007

Menteri Dalam Negeri
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

3. 1 2006

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH

4. 1 2009

Menteri Dalam Negeri
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

5. 1 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN

6. 1 2010

Menteri Dalam Negeri
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL

7. 10 2006

Menteri Dalam Negeri
PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

8. 10 2007

Menteri Dalam Negeri
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007

9. 10 2009

Menteri Dalam Negeri
PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

10. 10 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

11. 10 2011

Menteri Dalam Negeri
Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat

12. 11 2007

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

13. 11 2006

Menteri Dalam Negeri
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

14. 11 2009

Menteri Dalam Negeri
KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIl DAERAH

15. 11 2010

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

16. 11 2011

Menteri Dalam Negeri
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

17. 12 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN

18. 12 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

19. 12 2010

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN

20. 13 2006

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

21. 13 2007

Menteri Dalam Negeri
PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

22. 13 2009

Menteri Dalam Negeri
TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN

23. 13 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

24. 13 2010

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

25. 14 2007

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

26. 14 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

27. 14 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

28. 14 2010

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

29. 15 2007

Menteri Dalam Negeri
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

30. 15 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

31. 15 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH

32. 15 2010

Menteri Dalam Negeri
PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN

33. 16 2006

Menteri Dalam Negeri
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

34. 16 2007

Menteri Dalam Negeri
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

35. 16 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

36. 16 2009

Menteri Dalam Negeri
STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH

37. 16 2010

Menteri Dalam Negeri
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 – 2014

38. 17 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

39. 17 2006

Menteri Dalam Negeri
LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

40. 17 2005

Menteri Dalam Negeri
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2005

41. 17 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKATENGAH DENGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

42. 17 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

43. 18 2006

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

44. 18 2007

Menteri Dalam Negeri
STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA

45. 18 2008

Menteri Dalam Negeri
ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA KEISTIMEWAAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

46. 18 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

47. 18 2010

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

48. 19 2006

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH ANTARA PROVINISLDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH

49. 19 2005

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

50. 19 2007

Menteri Dalam Negeri
PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN

51. 19 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

52. 19 2010

Menteri Dalam Negeri
FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

53. 2 2007

Menteri Dalam Negeri
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

54. 2 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PROVINSI JAWA BARAT

55. 2 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

56. 2 2010

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN

57. 2 2011

Menteri Dalam Negeri
Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah

58. 20 2005

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

59. 20 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DAERAH

60. 20 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH

61. 20 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dl DAERAH.

62. 20 2010

Menteri Dalam Negeri
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

63. 21 2006

Menteri Dalam Negeri
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG

64. 21 2005

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

65. 21 2007

Menteri Dalam Negeri
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL

66. 21 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5O TAHUN 2OO7 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2O07 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

67. 22 2006

Menteri Dalam Negeri
PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

68. 22 2007

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

69. 22 2009

Menteri Dalam Negeri
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

70. 22 2008

Menteri Dalam Negeri
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008

71. 23 2006

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

72. 23 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

73. 23 2008

Menteri Dalam Negeri
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2008

74. 23 2010

Menteri Dalam Negeri
TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU

75. 24 2006

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

76. 24 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH

77. 24 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

78. 25 2006

Menteri Dalam Negeri
ERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

79. 25 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

80. 25 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

81. 25 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

82. 26 2006

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

83. 26 2005

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

84. 26 2008

Menteri Dalam Negeri
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK, KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008

85. 26 2010

Menteri Dalam Negeri
PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

86. 27 2006

Menteri Dalam Negeri
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

87. 27 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

88. 27 2008

Menteri Dalam Negeri
PENETAPAN KABUPATEN NATUNA SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI LAPANGAN UDANG DAN LAPANGAN KERISI

89. 27 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH

90. 27 2010

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

91. 28 2006

Menteri Dalam Negeri
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

92. 28 2007

Menteri Dalam Negeri
NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

93. 28 2008

Menteri Dalam Negeri
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

94. 28 2009

Menteri Dalam Negeri
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

95. 29 2007

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

96. 29 2008

Menteri Dalam Negeri
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH

97. 29 2010

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

98. 29 2006

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

99. 29 2006

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

100. 3 2006

Menteri Dalam Negeri
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2006

101. 3 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

102. 3 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

103. 3 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

104. 3 2010

Menteri Dalam Negeri
NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

105. 3 2011

Menteri Dalam Negeri
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

106. 30 2006

Menteri Dalam Negeri
TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA

107. 30 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

108. 30 2008

Menteri Dalam Negeri
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

109. 30 2009

Menteri Dalam Negeri
PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT

110. 31 2006

Menteri Dalam Negeri
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

111. 31 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

112. 31 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

113. 31 2008

Menteri Dalam Negeri
PENETAPAN KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI SUMUR-SUMUR BLOK LANGGAK

114. 32 2006

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN ADMINISTRASI DESA

115. 32 2007

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

116. 32 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

117. 32 2009

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

118. 33 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

119. 33 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH

120. 33 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

121. 34 2006

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH

122. 34 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570.05-317 TAHUN 2007- NOMOR 298/KMK.07/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT INVESTASI

123. 34 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN

124. 34 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

125. 35 2006

Menteri Dalam Negeri
PEMANTAU ASING DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI ACEH

126. 35 2005

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

127. 35 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

128. 35 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

129. 35A 2005

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 94 TAHUN 2003 TENTANG SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL

130. 36 2007

Menteri Dalam Negeri
PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA LURAH

131. 36 2009

Menteri Dalam Negeri
STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

132. 36 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008

133. 37 2006

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN SUMENEP DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

134. 37 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

135. 37 2008

Menteri Dalam Negeri
RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH

136. 37 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN/KOTA PADA PEMERINTAH ACEH

137. 38 2007

Menteri Dalam Negeri
KERJASAMA DESA

138. 38 2008

Menteri Dalam Negeri
PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING

139. 38 2009

Menteri Dalam Negeri
STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

140. 39 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANGKEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

141. 39 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN UMUM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

142. 39 2009

Menteri Dalam Negeri
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

143. 4 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

144. 4 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

145. 4 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

146. 4 2010

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

147. 4 2011

Menteri Dalam Negeri
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

148. 40 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA NEGARA DAN BAHASA DAERAH

149. 40 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008

150. 41 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

151. 41 2009

Menteri Dalam Negeri
PERATURAN DISIPLIN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

152. 42 2007

Menteri Dalam Negeri
PENGELOLAAN PASAR DESA

153. 42 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

154. 42/40 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

155. 43 2007

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

156. 43 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

157. 44 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

158. 44 2008

Menteri Dalam Negeri
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009

159. 44 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

160. 45 2007

Menteri Dalam Negeri
PENETAPAN KABUPATEN SIAK SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMUR MINYAK BUMI LAPANGAN SABAK DAN PEDADA AREA

161. 45 2008

Menteri Dalam Negeri
POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

162. 45 2009

Menteri Dalam Negeri
STANDAR KOMPETENSI PENGASUH INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

163. 46 2007

Menteri Dalam Negeri
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

164. 46 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

165. 46 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

166. 47 2008

Menteri Dalam Negeri
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

167. 48 2007

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

168. 48 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

169. 49 2007

Menteri Dalam Negeri
PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

170. 49 2008

Menteri Dalam Negeri
PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

171. 5 2008

Menteri Dalam Negeri
PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

172. 5 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

173. 5 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

174. 5 2008

Menteri Dalam Negeri
PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

175. 5 2010

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

176. 5 2011

Menteri Dalam Negeri
Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011

177. 50 2007

Menteri Dalam Negeri
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

178. 50 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

179. 51 2007

Menteri Dalam Negeri
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT

180. 51 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 164 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

181. 52 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

182. 52 2009

Menteri Dalam Negeri
PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009

183. 52 2008

Menteri Dalam Negeri
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

184. 53 2007

Menteri Dalam Negeri
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

185. 53 2009

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

186. 53 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR PER. 16/MEN/X/2008, NOMOR 49/2008, NOMOR 922.1/M-IND/10/2008, DAN NOMOR 39/M-DAG/PER/1 0/2008 TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

187. 54 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU

188. 54 2009

Menteri Dalam Negeri
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

189. 54 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008

190. 55 2008

Menteri Dalam Negeri
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

191. 56 2007

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

192. 56 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

193. 57 2007

Menteri Dalam Negeri
PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

194. 57 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KOTA MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

195. 58 2007

Menteri Dalam Negeri
URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG

196. 58 2008

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI

197. 59 2008

Menteri Dalam Negeri
DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

198. 59 2007

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

199. 6 2007

Menteri Dalam Negeri
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

200. 6 2008

Menteri Dalam Negeri
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

201. 6 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

202. 6 2010

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

203. 6 2011

Menteri Dalam Negeri
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

204. 60 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI DAERAH

205. 60 2007

Menteri Dalam Negeri
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

206. 61 2008

Menteri Dalam Negeri
RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009

207. 61 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

208. 62 2008

Menteri Dalam Negeri
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

209. 62 2007

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.

210. 64 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

211. 65 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

212. 65 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA

213. 65 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

214. 66 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

215. 67 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

216. 68 2009

Menteri Dalam Negeri
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

217. 69 2007

Menteri Dalam Negeri
KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN

218. 7 2006

Menteri Dalam Negeri
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A PEMERINTAHAN DAERAH

219. 7 2008

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

220. 7 2007

Menteri Dalam Negeri
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

221. 7 2009

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

222. 7 2010

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

223. 7 2011

Menteri Dalam Negeri
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

224. 70 2007

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

225. 71 2009

Menteri Dalam Negeri
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010

226. 71 2007

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

227. 72 2009

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

228. 72 2007

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKA

229. 74 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN DAN INSENTIF DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KAWASAN PERKOTAAN

230. 76 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

231. 76 2007

Menteri Dalam Negeri
PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

232. 77 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

233. 77 2007

Menteri Dalam Negeri
PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

234. 77 2009

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

235. 79 2007

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

236. 8 2008

Menteri Dalam Negeri
PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

237. 8 2007

Menteri Dalam Negeri
PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

238. 8 2009

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

239. 8 2010

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

240. 8 2011

Menteri Dalam Negeri
Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

241. 9 2006

Menteri Dalam Negeri
ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGIAN TIM PEMBINA PUSAT

242. 9 2007

Menteri Dalam Negeri
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

243. 9 2009

Menteri Dalam Negeri
PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

244. 9 2008

Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

245. 9 2010

Menteri Dalam Negeri
BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

246. P.58/Menhut-II/2009 2009

Menteri Dalam Negeri
PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DARI IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU DARI PENYIAPAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

Daftar semua peraturan menteri
Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 8993583

Pusat Informasi Hukum
Pusat Informasi Hukum mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Puslitka Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sakuntalla@mahkamah
konstitusi.go.id.


Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Depkumham

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK

Pusat Kajian Konstitusi

 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home