Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
 
 

About Us

Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial­nya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyim­pan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengguna­kan segala jenis saluran yang tersedia. Salah satu informasi yang penting bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, adalah informasi hukum. Bahkan Informasi hukum juga sangat penting guna terpenuhinya hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Kesamaan Prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 misalnya, hanya mungkin terwujud jika setiap warga negara mengetahui hukum yang berlaku, demikian pula halnya dengan pemenuhan hak-hak lainnya.

Kebutuhan akan pemenuhan informasi hukum juga didasarkan pada prinsip hukum bahwa suatu aturan pada saat disahkan, langsung memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketidaktahuan hukum tidak dapat menjadi alasan pemaaf. Dengan demikian berlaku fiksi hukum bahwa setiap orang mengetahui semua aturan hukum. Fiksi hukum tersebut sesungguhnya secara tidak langsung memberikan kewajiban pemenuhan hak atas informasi hukum. Jika hak atas informasi hukum tersebut tidak terpenuhi, maka fiksi hukum tersebut akan menciptakan ketidakadilan.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut di atas, informasi hukum harus diposisikan sebagai milik publik. Informasi hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Negara, yang dalam hal ini dijalankan oleh segenap penyelenggara negara harus memenuhi hak tersebut tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Pusat Informasi Hukum di desain sebagai penyedia informasi hukum berupa produk-produk hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regelling), keputusan penetapan (beshicking), putusan pengadilan (vonnis), dan aturan kebijakan (beleid regel). Semua produk hukum yang tersedia dapat diakses secara gratis oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pusat Informasi Hukum diarahkan menjadi laman milik bersama. Semua organisasi dan masyarakat umum dapat mengakses informasi, sekaligus diundang dan dipersilahkan untuk memberikan informasi tentang suatu produk hukum. Pengelola laman ini, yaitu sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hanya berfungsi sebagai administrator yang akan mengelola informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak.

Penyampaian informasi produk hukum dapat dilakukan melalui kontak berikut ini:
Nanang Subekti
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, 10110
Telp. (021) 3520173, (021) 3520787
Email: nanks@mahkamahkonstitusi.go.id




Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 13210136

Pusat Informasi Hukum
Pusat Informasi Hukum mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Puslitka Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sakuntalla@mahkamah
konstitusi.go.id.


Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Depkumham

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK

Pusat Kajian Konstitusi

 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home